Berbagai Kebijakan Batal, Pemerintah Seperti Mengelola Pasar

Berbagai Kebijakan Batal, Pemerintah Seperti Mengelola Pasar – Suatu hari Kepala Pasar menaikkan harga sewa kios, sebelumnya tidak ada tanda-tanda kegiatan perbaikan kios yang bocor, tidak ada perbaikan gang yang becek, listrik kerap sering anjlog. Kebikajan Kepala Pasar tentu saja ditentang habis-habisan oleh sebagian besar oleh para pedagang, mereka kesal karena complain atas kebobrokan prasarana pasar tidak pernah digubris, yang dilakukan justru menaikkan harga sewa kios. Tidak ada pilihan lain bagi Kepala Pasar untuk membatalkan kenaikan harga sewa kios, karena keburu tidak pede untuk bertahan mengapa harga sewa kios dinaikkan. Kenaikan harga kios ternyata kebijakan yang tidak bijaksana maka Kepala pasar membuat kebijakan batal.

Berbagai Kebijakan Batal, Pemerintah Seperti Mengelola Pasar

Harga bawang merah yang membubung, salah satu yang harus diturunkan bukan hanya dipikirkan

Berbagai Kebijakan Batal, Pemerintah Seperti Mengelola Pasar

Rakyat bangga kalau mobil pejabat mulus dan mahal, semoga mereka ingat rakyat kecil yang susah dan menderita

Kita jadi ingat pemerintah kita baru saja membatalkan sebuah perpres nomor 39 tahun 2015, perpres itu mengatur faslitas pemberian uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara, yang diatur adalah besarannya dari 116 juta ditingkatkan menjadi 210 juta untuk setiap pejabat negara. Mungkin yang dimaksud pejabat negara adalah anggota DPR, DPD, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan anggota Komisi Yudisial.

Kenaikan fasilitas pemberian uang muka kendaraan bagi pejabat negara itu memang diperlukan sekali, rakyat kecil juga senang kalau melihat pejabat negara mobilnya mulus-mulus dan mahal-mahal. Mobil mulus dan mahal itu kan merangsang mereka untuk lebih memikirkan memikirkan keadaan perekonomian rakyat. Pikiran para pejabat negara itu pasti peka dan bisa konsentrasi terus menerus meski mobil lewat jalan rusak tidak akan terasa, mobil mulus dan mahal melewati kemacetan juga tidak ada masalah, bahkan para pejabat negara itu bisa tidur pulas di tengah kemacetan yang semakin parah. Rakyat memaklumi karena pasti mereka semalaan kurang tidur memikirkan kenaikan harga bawang merah dan beras. Kebijakan menaikkan fasilitas uangm muka kendaraan bagi pejabat negara ternyata tidak bijskasana, pemerintah membuat kebijakan batal.

Sayang sekali perpres no 39 tahun 2015 itu dibatalkan, kita sebagai rakyat kecil hanya bisa ngelus dada, kasihan para pejabat negara itu yang tadinya sudah senang  dan berrencana untuk menambah mobil mulus dan mahal menjadi terkendala. Rakyat kecil menjadi kecewa, jangan-jangan para pejabat negara itu semangatnya turun dalam memikirkan kenaikan harga bawang merah dan beras. Rakyat takut, kenaikan akan segera disusul oleh sembako  lainnya dan para pejabat negara itu membiarkannya.

Konon berbagai kebijakan juga dibatalkan seperti Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol, Kebijakan Pajak Bunga Deposito, Letter of Credit ekspor komoditas sumber daya alam. Intinya berbagai kebijakan yang dibatalkan itu adalah “menaikkan” atau “menciptakan”, kita masih bersyukur bahwa pemerintah masih mau mendengar jeritan rakyat kecil atas berbagai kebijakan yang “menaikkkan” itu. Hanya saja sebagai rakyat kecil kita menjadi berpikir :”Iya ya, pemerintah kok seperti Kepala Pasar, ketika menerbitkan peraturan baru dan mendapat protes dari mana-mana, tanpa malu-malu membatalkannya”. Orang bodoh saja menyimpulkan bahwa terbitnya berbagai kebijaksanaan yang kemudian dibatalkan itu tanpa direncanakan dan dipikirkan serta dikoordinasikan, jangan-jangan itu hasil kerja para pembisik saja. Jadi ternyata pemerintah sudah mengkreasikan beberapa kebijakan batal.

Rakyat kecil juga paham bahwa mengelola negara itu tidak seperti mengelola pasar yang menaikkan harga kios saja sulit, membetulkan kios bocor saja susah, memperbaiki gang becek saja tidak ada dananya. Tetapi kalau membuat kebijakan itu mbok ya dipikirkan matang-matang tentnang dampak psikologis, sosial dan ekonominya. Jangan membiasakan diri terbitkan saja perpres, kalau tidak ada protes jalan terus, kalau ada protes tinggal ganti perpres, kalau seperti ini namanya berbagai kebijakan batal pemerintah seperti mengelola pasar.

 

Kumpul Komunitas banner 300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *